DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry, Ramzi Murziqin, menyoroti keanomalian serius yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal. Menurutnya, amar putusan tersebut berdampak langsung pada tata kelola politik Aceh yang memiliki lanskap berbeda dibanding daerah lain di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, mengingatkan bahwa pemahaman publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih jauh dari memadai. Putusan yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal ini, kata dia, membawa implikasi besar terhadap desain pemilu, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pemilih hingga aktor politik di tingkat paling bawah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru merupakan hasil serapan luas dari masyarakat, bukan inisiatif sepihak pemerintah maupun DPR.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg mendorong Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya di wilayah luar Pulau Jawa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan keamanan sekaligus dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, menyambut positif pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa komisi tersebut hanya akan bermakna bila mampu melahirkan perubahan substantif, bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menyoroti mahalnya harga semen di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan daerah produksi utama PT. Solusi Bangun Andalas (SBA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyusul sorotan Komisi VII DPR RI terhadap kejanggalan harga semen Andalas di pasaran, pihak PT Solusi Bangun Andalas (SBA) melalui Humas perusahaan, Farabi Azwani, memilih untuk tidak memberikan penjelasan secara gamblang terkait alasan mengapa harga semen Andalas di Aceh justru lebih tinggi dibandingkan di Medan, Sumatera Utara padahal Aceh merupakan daerah produksi utama.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Komisi VII DPR RI menyoroti kejanggalan distribusi dan harga semen Andalas yang dinilai tidak wajar di pasaran. Dalam kunjungan reses ke PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Jumat (24/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Aceh (KIA), Muhammad Nasir, menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintahan di tingkat gampong (desa) membenahi diri dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub dari Fraksi Partai NasDem Dapil aceh mengecam keras tindakan aparat penegak hukum yang secara arogan memaksa menurunkan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu-Soekarno Hatta pada Rabu petang (15/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) mengatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak boleh menutup-nutupi informasi terkait gangguan kelistrikan yang sering terjadi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan apresiasi terhadap pemaparan kinerja PT Pembangunan Aceh (PEMA) dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Banda Aceh, Rabu (24/9/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), H. Iskandar Zulkarnaen, Ph.D, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat pengembangan kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis syariah dan energi berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan saat menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (17/9/2025), di Landmark BSI Aceh Green Building.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh. Agenda kunjungan kali ini membahas pengembangan ekonomi syariah, peningkatan ketahanan energi listrik, dan pengembangan Kawasan Sabang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penetapan pagu anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Karier politik Ahmad Sahroni, politikus Partai NasDem yang dikenal dengan julukan crazy rich Tanjung Priok, tengah berada di ujung sorotan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, S.T., M.M., memberikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Banda Aceh yang mengusulkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah kembali menuai sorotan.

 Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Annas Maulana, menilai kebijakan ini bisa membawa dampak positif terhadap kualitas demokrasi, namun di sisi lain menimbulkan problematika konstitusional dan teknis, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, mutlak untuk dilaksanakan meskipun menimbulkan pro-kontra di masyarakat maupun kalangan politik.